Considerations To Know About agus joko
Considerations To Know About agus joko
Blog Article
"My situation over the IDI Board is fairly new, but it is rewarding to incorporate the Views of IDI and the IDI Board into the eyesight of BPK to check out that, equally as Indonesia is an element of the worldwide Neighborhood, BPK also has a task to Perform in the global network of SAI's. This greater outlook opens up possibility within just acquiring strategic plans, in advertising ideal practices, by keeping current, As well as in remaining prepared to embrace essential variations.
IDI's Board is made up of ten members from diverse supreme audit institutions. Get to learn them much better in our "Meet the Board" series.
Bapak dan anak pimpinan ponpes di Bekasi ditetapkan sebagai tersangka pencabulan terhadap santriwati.
menetapkan jenis dokumen, knowledge, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
Layanan ini merupakan sarana layanan on the net bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat.
The following article content are merged in Scholar. Their put together citations are counted just for the initial write-up.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
to Anyone Share the best of your Jakarta Article with close friends, loved ones, or colleagues. As a subscriber, you can reward 3 to five content articles each month that any one can read through—no membership essential! Log in
Dewas KPK memutuskan Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan singkat dari Tanak kepada Sihite dihapus dan tidak terungkap isi pesan tersebut selama di persidangan.
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
“The PDI-P accepted Agus's nomination as he experienced vowed to keep the TNI neutral,“ Tubagus reported, noting that finding a sole nominee was Jokowi’s prerogative and that his nomination of Agus was in keeping with the prevailing legal guidelines.
Naturalisasi pemain sepakbola Indonesia menjadi isu yang akhir-akhir ini santer diperbincangkan. Entah apa sebabnya, tiba-tiba ada satu pemain Timnas Malaysia mengaku ket
Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih standing pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta here pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.